Tentang BHP dan Bangsa Ini

Undang-undang BHP (Badan Hukum Pendidikan) yang baru-baru ini disahkan mulai menjadi prioritas utama dalam perhatian dunia pendidikan. Dengan berbagai macam kontroversial yang ditimbulkannya, UU BHP seakan menyatakan bahwa tak ada lagi dunia pendidikan tinggi bagi para mahasiswa dengan taraf kehidupan yang minim.

Tidak tanggung-tanggung lagi, mahasiswa miskin dipastikan kesulitan mendapatkan pendidikan murah. Salah satu pasal yang sangat kontroversial adalah pasal 41 ayat 7, yang menyatakan bahwa, “setiap peserta didik yang ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan harus menanggung biaya tersebut sesuai dengan kemampuan peserta didik, orang tua atau pihak yang bertanggung jawab membiayainya”.

Salah satu persepsi yang melebar di masyarakat adalah adanya kewenangan bagi pihak universitas untuk menaikkan biaya kuliah bahkan hingga angka tiga kali lipat. Benarkah itu ? Pihak universitas, melalui rektor mereka masing-masing menyatakan agar mahasiswa tetap tenang karena universitas tetap akan memprioritaskan mahasiswanya. Tetapi, benarkah itu ? Perkataan memang sangat manis, tapi tak ada yang bisa mengikat perkataan itu selain angin.

Memang, kita semua tahu bahwa keadaan negeri ini tak bisa dikatakan sejahtera. Masih terlalu banyak permasalahan yang merebak, dan itu juga termasuk dalam dunia pendidikan. Namun, apabila anak negeri ini sudah tak lagi 'diizinkan' untuk mengenyam pendidikan tinggi yang sebenarnya tidak lain tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu SDM bangsa kita sendiri, lalu kemana lagi kami akan mendapatkan pendidikan itu ?